SERANG – Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum serius untuk membenahi dan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional yang menjadi perhatian besar Presiden Prabowo Subianto ini tidak boleh terganggu oleh pergantian pejabat, apalagi melemah dalam pelaksanaan di lapangan.
Demikian disampaikan Akademisi Universitas Bina Bangsa Serang, Faisal Dudayef. Ia menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang menyangkut masa depan generasi Indonesia. Karena itu, kata Faisal, pergantian kepemimpinan di BGN harus segera diikuti dengan konsolidasi, percepatan kerja, dan penguatan sistem pengawasan.
“Program MBG adalah agenda besar Presiden Prabowo untuk membangun kualitas manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, pergantian Kepala BGN tidak boleh membuat program ini kehilangan arah. Justru ini harus menjadi titik tekan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat koordinasi, dan memastikan program berjalan lebih tertib, transparan, serta tepat sasaran,” ujar Faisal kepada Wartawan, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran kepemimpinan di BGN harus dibaca sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas nasional berjalan dengan standar yang kuat. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan kebijakan strategis untuk membangun sumber daya manusia, memperbaiki gizi anak, serta menggerakkan ekonomi lokal.
“Presiden Prabowo tentu menginginkan MBG berjalan maksimal, bukan hanya besar secara gagasan, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan. Program sebesar ini membutuhkan manajemen yang kuat. Kualitas makanan, standar gizi, keamanan pangan, distribusi, keterlibatan UMKM, serta pengawasan anggaran harus dikawal secara ketat,” ujarnya.
Faisal juga menilai pemerintah perlu lebih tegas dalam memastikan seluruh pelaksana program di pusat maupun daerah bekerja berdasarkan standar yang jelas. Setiap celah penyimpangan, keterlambatan distribusi, penurunan kualitas makanan, maupun praktik tidak profesional harus segera ditindak.
“MBG menyangkut anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan. Maka tidak boleh ada ruang untuk asal-asalan. Pemerintah harus memastikan program Presiden Prabowo ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa masa transisi kepemimpinan BGN harus segera dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pernyataan normatif. Kepala BGN yang baru perlu memastikan seluruh struktur pelaksana bergerak cepat, disiplin, dan fokus pada kualitas layanan.
“Yang dibutuhkan publik bukan hanya kepastian bahwa MBG tetap berjalan, tetapi bukti bahwa program ini dikelola lebih baik. Pergantian kepemimpinan harus melahirkan percepatan, pembenahan, dan hasil yang terukur sesuai arah Presiden Prabowo,” jelas Faisal.
Ia berharap Kepala BGN yang baru segera menunjukkan langkah konkret melalui pembenahan sistem, audit pelaksanaan, penguatan koordinasi daerah, dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Pergantian Kepala BGN harus menghasilkan perbaikan nyata. MBG harus lebih disiplin, lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih berdampak. Program prioritas Presiden Prabowo ini harus dikawal bersama agar benar-benar menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
