
SERANG – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkat bicara terkait wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Ketua Umum IKA UIN SMH Banten, Husni Mubarok, menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan isu ini bukan sekadar urusan relokasi satwa. Lebih dari itu, kebijakan ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian kekayaan hayati, identitas ekologis, serta warisan alam Banten yang juga berstatus sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Husni menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi ikhtiar pemerintah dalam menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan melalui gagasan pembangunan habitat kedua. Namun, langkah konservasi tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan aspek ekologis, historis, sosial, hingga kearifan lokal masyarakat Banten yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan Ujung Kulon.
“Ujung Kulon adalah rumah historis dan habitat alami Badak Jawa. Upaya penyelamatan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru atau sekadar berdasarkan asumsi luas hutan semata. Keselamatan setiap individu satwa, kesiapan pakan, daya adaptasi, hingga kemampuan reproduksi di lingkungan baru harus dipastikan lewat kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan,” ujar Husni dalam keterangan resminya.
Soroti Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
Lebih jauh, IKA UIN SMH Banten menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Regulasi yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menetapkan seluruh perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sebuah kebijakan yang sebelumnya turut dibenarkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy.
Menurut Husni, penetapan WUP di perairan penyangga kawasan konservasi sangat kontradiktif dengan upaya penyelamatan satwa langka dan melanggar asas kehati-hatian. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi ekosistem TNUK yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
“Meskipun ada dalih bahwa status WUP belum otomatis menjadi izin tambang karena masih menunggu Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kabupaten, kebijakan ini membuktikan belum adanya partisipasi bermakna dari semua pemangku kepentingan di daerah,” tegasnya.
Untuk mencegah timbulnya spekulasi publik bahwa wacana relokasi Badak Jawa berkaitan dengan memuluskan jalan bagi eksplorasi tambang di perairan Ujung Kulon, IKA UIN SMH Banten mendorong dilakukannya kajian independen yang terbuka bagi publik.
Lima Poin Sikap dan Rekomendasi
Melalui pernyataan resminya, Pengurus IKA UIN SMH Banten menyampaikan lima poin rekomendasi utama kepada pemerintah pusat dan daerah:
- Tunda Relokasi dan Evaluasi Kepmen ESDM: Meminta pemerintah tidak terburu-buru memutuskan pemindahan Badak Jawa sebelum analisis risiko selesai, serta mendesak pencabutan atau evaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan WUP di perairan sekitar TNUK.
- Perkuat Benteng Konservasi Ujung Kulon: Mendorong penguatan perlindungan habitat asli Badak Jawa di TNUK, mulai dari pengawasan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pengembangan teknologi pemantauan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
- Libatkan Pemangku Kepentingan Daerah: Meminta pemerintah pusat melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Pandeglang, akademisi, peneliti, dan masyarakat lokal dalam setiap tahapan perumusan kebijakan konservasi.
- Kajian Independen yang Transparan: Mendorong pembukaan hasil kajian ilmiah mengenai kelayakan Taman Nasional Alas Purwo secara transparan guna menepis kecurigaan masyarakat terkait kepentingan di luar aspek konservasi.
- Orientasi Keselamatan Spesies: Memastikan seluruh kebijakan konservasi murni berorientasi pada keselamatan, keberlangsungan reproduksi, dan kelestarian Badak Jawa tanpa muatan kepentingan administratif maupun politik.
Husni menambahkan bahwa persoalan konservasi Badak Jawa merupakan tanggung jawab nasional dan tidak boleh diarahkan menjadi sentimen persaingan antar-daerah antara Banten dan Jawa Timur.
“Menyelamatkan Badak Jawa bukan berarti mengesampingkan Ujung Kulon sebagai habitat asalnya. Justru Ujung Kulon harus semakin diperkuat sebagai benteng utama konservasi warisan dunia ini,” pungkasnya.















