Jakarta – Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.
Video yang ditayangkan berisi capaian kinerja pemerintah. Menurut Fifi, penyampaian capaian tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait sejumlah program yang berhasil dilaksanakan.
“Ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyampaikan informasi penting kepada publik,” ujar Fifi dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ia menjelaskan, pemilihan bioskop sebagai medium dinilai tepat karena memiliki kualitas visual dan audio yang kuat, sehingga bisa menjadi salah satu saluran efektif komunikasi publik pemerintah.
Fifi menegaskan, penayangan video itu tidak melanggar ketentuan pihak bioskop. Kemkomdigi juga mendorong masyarakat agar menyaksikan tayangan tersebut secara seksama.
“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai bioskop merupakan bagian dari ruang publik, sama halnya dengan televisi maupun media lainnya. Karena itu, ia menilai wajar jika pemerintah memanfaatkannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.
“Pesan komersial saja boleh. Kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh?” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (14/9/2025).
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan pembahasan mengenai tayangan video Presiden Prabowo yang diputar di bioskop XXI. Video tersebut menampilkan berbagai program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, dan lain sebagainya.
Tayangan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai penayangan di bioskop kurang tepat karena penonton datang untuk mencari hiburan, bukan menerima propaganda politik. Namun, ada pula yang beranggapan hal tersebut wajar karena praktik serupa juga pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tanpa menimbulkan masalah. (red)
