Tiada yang paling membahagiakan dalam perjalanan Ramadan selain perayaan satu Syawal, atau yang biasa disebut Lebaran. Dalam konteks Idulfitri, perayaan ini disebut juga sebagai hari kemenangan, yang artinya kita berhasil berjuang dan bertarung melawan rasa lapar dan haus, nafsu, serta perbuatan tercela lainnya. Sebagai hadiahnya, kita kembali diperbolehkan makan dan minum di siang hari. Sebagai wujud syukur, muncullah budaya makan-makan, masak-masak, hingga memotong hewan dan berbagi angpau.
Sebagaimana lazimnya sebuah hari raya, seyogianya dijalani dengan penuh suka cita. Namun, pernahkah kita merayakan sesuatu, baik perayaan keagamaan, kenegaraan, maupun akademis tetapi batin terasa hampa dan biasa saja? Kehampaan ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan sebelumnya yang tidak dijalani secara sungguh-sungguh.
Mari kita refleksikan perayaan Idulfitri hari ini. Apakah dalam satu bulan terakhir kita betul-betul lelah melawan rasa lapar, hawa nafsu, gibah, dan praktik tercela lainnya? Apakah kita sudah betul-betul menjalani peribadatan dengan ijtihad dan wara (kehati-hatian)? Kalau tidak, lantas apa yang kemudian kita rayakan sementara pada prosesnya banyak sekali larangan yang justru kita jalankan? Bukankah sebuah kenikmatan selalu bersumber dari proses perjuangan yang penuh kepayahan?
Analogi sederhana mengenai bagaimana sebuah perayaan terasa lebih bermakna dapat kita tinjau pada kegiatan sehari-hari. Bagi teman-teman yang memakan hasil masakan sendiri dibandingkan memakan masakan orang lain, saya kira tentu ada perbedaan. Memakan hasil racikan sendiri terasa jauh lebih nikmat ketimbang memakan masakan orang lain. Letak kenikmatannya tidak hanya bersumber pada kelezatan rasanya, tetapi pada proses yang kita lalui, apakah di sana terdapat unsur “masyaqqah” (kepayahan) atau tidak. Setiap perjuangan yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh perjuangan, pasti akan membuat hasil yang kita terima terasa jauh lebih nikmat.
Merayakan hari libur juga demikian. Hemat saya, libur yang nikmat adalah libur yang hari-hari sebelumnya dijalani dengan full energi dan rasa capek, sehingga pada saat liburan tiba, lahir kepuasan yang absolut. Dalam urusan menerima gaji juga seperti itu. Kita yang bekerja secara full energi akan merasakan kenikmatan pada saat menerima gaji, beda halnya dengan orang yang kerjanya biasa-biasa saja tapi tetap mendapatkan gaji utuh.
Pada titik inilah letak momentum yang tepat untuk melihat kembali apakah kita sudah betul-betul berproses, atau hanya sekadar menjalani rutinitas belaka. Apakah sejauh ini kita sudah total menjadi hamba yang taat, atau ritual peribadatan kita masih bolong-bolong? Maka jangan heran apabila perayaan-perayaan yang kita ikuti hanya menjadi seremonial belaka, wong hari-hari sebelumnya juga dijalani dengan biasa saja.
Prinsip bahwa makna perayaan didasarkan pada besarnya perjuangan ini, nyatanya juga berlaku secara universal untuk urusan kenegaraan. Dalam konteks Hari Kemerdekaan, misalnya. Kita kerap kali memperingati hari kemerdekaan dengan gegap gempita, sementara upaya-upaya memerdekakan rakyat dari keterbelakangan, dari kemiskinan, atau dari tindakan represi aparat justru masih jauh dari kata ideal.
Bahkan, sekadar bersuara dan peduli pada negara saja tak aman, ancamannya nyawa. Kasus penyiraman air keras pada pimpinan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) adalah bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjamin kebebasan dan keamanan warganya. Lebih parah lagi, pelakunya terindikasi sebagai instrumen kekuasaan itu sendiri. Ini gila. Lembaga negara yang seharusnya menjamin pertahanan dan keamanan malah membuat rakyat merasa terancam. Di belahan bumi lain, kita menyaksikan bagaimana militer beratraksi, menampilkan keunggulan dan patriotisme dalam menjaga negara, sementara di Indonesia ada oknum lembaga negara yang justru melakukan represi dan pembungkaman.
Lantas, kita kerap kali berbangga dengan perayaan ulang tahun instansi-instansi tersebut. Segala alat tempur dipamerkan, sekedar menerima kritik saja tidak mampu. Apa yang sebenarnya kita rayakan? Kemajuan strategi pertahanan, atau pertunjukan penyalahgunaan wewenang? Maka menjadi suatu hal yang wajar apabila perayaan instansi-instansi terkait pada akhirnya hanya terasa sebagai seremoni belaka.
Penyakit “hari raya palsu” ini juga tampak nyata dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Setiap tahun, Indonesia selalu memperingati Hari HAM Sedunia. Desember silam misalnya, Menteri HAM menyebut ambisinya untuk merebut kursi di Dewan HAM PBB. Tetapi realitas yang terjadi di akar rumput adalah sebaliknya. Catatan Usman Hamid dari Amnesty International menyebutkan bahwa setidaknya hingga akhir tahun 2025 terdapat 5.538 orang ditangkap dan 283 pembela HAM mendapatkan teror. Ini adalah bukti telanjang bahwa isu HAM di mata pemerintah kerap kali direduksi menjadi urusan statistik semata.
Ironisnya, Ibu Sumarsih sebagai pegiat Aksi Kamisan menyayangkan sosok Wakil Menteri HAM yang dulu berjuang dan terlibat aktif bersamanya di Aksi Kamisan. Namun setelah menjadi bagian dari kekuasaan, Bapak wakil mentri itu tidak pernah lagi turun ke jalan dan menyuarakan urusan pelanggaran HAM. Padahal, apabila yang bersangkutan tidak mengkhianati perjuangan, niscaya potensi besar untuk mengubah sistem dan memperjuangkan hak-hak korban kekerasan bisa lebih mudah. Lalu, kepada siapa kita berharap? apa yang kita peringati pada Hari HAM Sedunia tidak lain sekadar panggung untuk fafifu wasweswos saja. Hanya sarana pejabat untuk memberi tahu bahwa mentri HAM hanya punya tiga pacar, hanya tiga bos
Belum lagi kalau kita bicara soal keberlanjutan dan lingkungan. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dengan tegas memperingatkan bahwa iklim bumi kian memanas. Kenaikan suhu hingga 1.5 derajat telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Butuh kerja kolektif dari setiap stakeholder, tak terkecuali Indonesia. Kabar baiknya kita telah memiliki Peta Jalan Ekonomi Karbon dan target penurunan emisi. Namun kabar buruknya, usaha-usaha nyata untuk mereduksi karbon masih sangat rendah. Pajak karbon yang diwacanakan berlaku pada 2025 hingga hari ini belum juga berjalan. Malah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan secara terang-terangan menyatakan bahwa pemungutan pajak karbon bukanlah prioritas dalam APBN 2026.
Apa yang bisa kita harapkan? Aturan pusat yang mengikat saja belum berjalan. Dihadapkan lagi dengan alih fungsi hutan dan penggundulan massal. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penyitaan hingga 321,07 hektare lahan yang dirusak oleh tambang ilegal di akhir 2025. Itu baru yang ketahuan, belum angka gelap yang rapi disembunyikan. Maka, jangan sampai perayaan dan kepedulian kita terhadap alam, seperti Hari Bumi atau Hari Pohon Sedunia, hanya dimaknai sebatas seremonial belaka.
Begitu pula halnya dengan hari jadi kabupaten, kota, atau provinsi. Jangan sampai kita selalu berpesta pora merayakan hari ulang tahun daerah, sementara usaha meningkatkan pembangunan manusianya dikerjakan asal-asalan. Angka harapan hidup rendah, rata-rata lama sekolah juga rendah, pengangguran menjamur, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) miskin. Apa yang mau kita rayakan sementara kondisi fundamental daerah masih memprihatinkan? Tentu sangat aneh merayakan sebuah pencapaian yang substansi dan maknanya kosong melompong.
Oleh karena itu, mari kita merenung dan mengusahakan agar setiap proses baik itu ibadah personal maupun tata kelola bernegara dijalani dengan seenergik mungkin. Hanya dengan cara itu, perayaan kemenangan dapat kita maknai sebagai pencapaian yang betul-betul substansial. Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam bukunya Allah Tidak Secerewet Itu pernah mengingatkan, bahwa poin penting dari manusia bukan sekadar terletak pada keberadaan area yang tidak baik, tetapi sejauh mana ia mampu dan mau berjuang menjauhi area tersebut. Tanpa perjuangan (masyaqqah) yang nyata, segala rupa perayaan kita hanya akan serat makna.
Penulis: Yovi Maulana
Mahasiswa Magister Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada
