MANILA – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap oleh kepolisian di Manila pada Selasa (11/3/2025). Penangkapannya dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan kebijakan perang terhadap narkoba yang ia terapkan selama masa kepemimpinannya.
ICC menyatakan bahwa Pria yang berusia 79 tahun itu, menghadapi dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan. Kebijakan kerasnya dalam pemberantasan narkoba, menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang, terutama dari kalangan miskin, sering kali tanpa bukti kuat mengenai keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika.
“Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” terang Istana presiden dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP.
Dalam pernyataannya, pihak berwenang menegaskan bahwa kondisi kesehatan mantan presiden Filipina itu baik. Saat ini, ia tengah menjalani pemeriksaan medis oleh dokter pemerintah.
Duterte ditangkap setibanya di Bandara Internasional Manila setelah melakukan perjalanan singkat ke Hong Kong. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan ribuan pekerja Filipina di luar negeri pada Minggu, ia mengecam penyelidikan ICC, menyebut para penyelidik sebagai “anak-anak pelacur” dan menyatakan bahwa jika penangkapannya memang takdir, ia akan “menerimanya.”
Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari ICC pada 2019 atas perintah Duterte, pengadilan internasional tersebut tetap mengklaim memiliki yurisdiksi atas dugaan pembunuhan yang terjadi di Kota Davao. Kejahatan tersebut diduga terjadi saat Duterte masih menjabat sebagai wali kota, sebelum akhirnya menjabat sebagai presiden Filipina.
Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ICC. Namun, pada Minggu, Wakil Menteri Kantor Komunikasi Kepresidenan, Claire Castro, menyatakan bahwa jika Interpol mengajukan permintaan resmi untuk bantuan, maka pemerintah Filipina memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya.
Meskipun menghadapi dakwaan, Duterte masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat Filipina, terutama di antara mereka yang mendukung pendekatannya yang tegas dalam menanggulangi kejahatan. Ia juga tetap menjadi figur politik berpengaruh dan berencana untuk kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Davao—kota yang menjadi basis kekuasaannya—dalam pemilihan sela yang akan digelar pada Mei mendatang.
Sejumlah dakwaan telah diajukan di tingkat lokal terkait operasi pemberantasan narkoba yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dalam salah satu kasus, seorang aparat yang didakwa mengungkapkan bahwa Duterte memerintahkan petugas untuk menembak mati tersangka narkotika jika mereka merasa terancam. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi keluarga-keluarga di Filipina serta mencegah negara itu jatuh ke dalam kekuasaan kartel narkoba.
Sementara itu, dalam pembukaan penyelidikan Senat Filipina terhadap kebijakan perang narkoba pada Oktober lalu, Duterte menyatakan bahwa ia tidak menyesali tindakannya. “tidak meminta maaf, tidak ada alasan” tegasnya. Ia menambahkan bahwa segala kebijakan yang diambilnya adalah demi kepentingan bangsa. “Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan entah Anda percaya atau tidak, saya melakukannya untuk negara saya,” ujarnya. (red)
