SERANG – Penggiat Politik Hipotesa Strategic Think, Yugni Maulana Aziz turut menyoroti keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, dalam upaya memenangkan pasangan calon Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah -Najib Hamas. su ini mencuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengungkap dugaan pelanggaran etika serta indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kampanye Pilkada Kabupaten Serang.
Yugni menilai bahwa keterlibatan Yandri Susanto dalam aktivitas yang mendukung kemenangan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara. “Penggunaan fasilitas dan logo Kementerian Desa serta dana desa dalam kegiatan yang bersifat politis, seperti undangan kepada kepala desa dan pemberian uang, merupakan bentuk politisasi kekuasaan yang merusak tatanan demokrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
Mahkamah Konstitusi mengungkap tiga poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, Yandri Susanto diduga memanfaatkan peringatan Hari Santri dan acara Tasyakuran Ibunda untuk mengundang 277 kepala desa, sekretaris desa, staf desa, serta kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramatwatu, dengan menggunakan kop surat serta logo Kementerian Desa. Kedua, dalam Rapat Kerja Cabang (RAKERCAP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang, Yandri diduga menjadikan forum tersebut sebagai ajang konsolidasi politik dengan menghadirkan pasangan calon Gubernur Banten, Andra Soni – Dimyati Natakusumah, serta memberikan uang Rp 2.000.000 kepada setiap kepala desa yang hadir. Ketiga, kunjungan kerja Yandri ke Kabupaten Serang diduga lebih banyak berorientasi pada kepentingan politik tersembunyi untuk mendukung kampanye istrinya.
Yugni menegaskan bahwa tindakan Yandri Susanto tidak hanya mencederai etika sebagai pejabat publik, tetapi juga berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.“Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, apalagi dalam konteks pemilihan umum, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yugni mengutip pemikiran Machiavelli yang menekankan adaptabilitas penguasa dalam menghadapi dinamika politik. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika.
“Machiavelli memang menekankan pentingnya kekuasaan untuk mencapai tujuan, tetapi kekuasaan itu harus diperoleh, digunakan, dan dipertahankan dengan cara yang legitim. Apa yang dilakukan Yandri Susanto justru menunjukkan sebaliknya,” ungkapnya.
Yugni turut mengingatkan bahwa intensitas kunjungan kerja Kementerian Desa ke Kabupaten Serang, yang merupakan daerah pemilihan istrinya, mengindikasikan adanya upaya terstruktur untuk memengaruhi hasil pemilihan. “Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus diwaspadai oleh semua pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” ungkapnya.
Mahasiswa Magister Universitas Padjadjaran (Unpad) itu juga mendorong adanya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menginvestigasi kasus ini lebih lanjut. “Jika tidak ada tindakan tegas, praktik seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia ke depannya,” pungkasnya. (red)
