JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya dalam menata rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax.
Ia menyoroti keberadaan pihak-pihak tertentu yang menghambat upaya perbaikan sistem distribusi energi dan menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” ujar Bahlil, Senin (17/3/2025).
BACA JUGA: https://diksinews.id/menteri-esdm-jamin-kelancaran-mudik-bagi-pengguna-kendaraan-listrik/
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada penyaluran subsidi BBM agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib menjaga, memastikan, dan mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk mendanai subsidi dan kompensasi energi, termasuk LPG, BBM, dan listrik.
Secara rinci, pemerintah menganggarkan Rp87 triliun per tahun untuk subsidi LPG, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sementara itu, kompensasi energi secara keseluruhan mencapai Rp190,9 triliun.
Bahlil mengatakan bahwa sebagai Menteri ESDM, ia bertanggung jawab memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya. (red)
